Lonjakan kasus ISPA merupakan alarm bahwa bencana ekologis telah berubah menjadi krisis kemanusiaan dan kesehatan publik.
Persoalan kebakaran dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah berkembang menjadi krisis kesehatan yang mengancam masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar titik kebakaran. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap karhutla telah mencapai ratusan ribu kasus.
Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Musdalifah Jamal, menyampaikan bahwa lonjakan kasus ISPA merupakan alarm bahwa bencana ekologis telah berubah menjadi krisis kemanusiaan dan kesehatan publik.
Meskipun pemerintah telah mengirimkan ribuan tenaga medis dan membagikan masker, pihak WALHI menilai pemerintah belum menyentuh akar persoalan, yaitu masih banyaknya masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.
“Negara, dalam hal ini pengambil kebijakan, memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat,” ujarnya pada konferensi pers bertajuk "Karhutla dan Pembunuhan Senyap Oleh Negara: Laporan Situasi Terkini dan Darurat ISPA" yang disiarkan secara online, Selasa (15/9).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kebakaran di wilayah Kalimantan Selatan telah terjadi sebanyak 3.220 kali dengan luas mencapai 21.414,43 hektare. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menerangkan bahwa terjadi peningkatan kasus ISPA di Kalimantan Selatan hingga kurang lebih 3.990 kasus.
“Belum ada peran nyata pemerintah terkait tanggung jawab terhadap para korban yang menanggung penyakit ISPA ini. Bahkan di rumah sakit, rata-rata masyarakat masih menanggung biayanya masing-masing,” jelas Raden.
Sementara itu, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di wilayah Kalimantan Barat semakin memburuk akibat kabut asap. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat terganggu akibat penurunan kualitas udara tersebut.
“Di setiap sudut kota Pontianak, ada banyak orang mengantre air bersih. Jadi dampaknya komplit; bukan hanya sekadar masalah kesehatan, melainkan juga menyasar masalah pendidikan dan ekonomi,” ucapnya.
Terkait data kesehatan, sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 165.727 kasus ISPA di Kalimantan Barat, atau sekitar 29 kasus per 1.000 penduduk. Angka ini baru berdasarkan data resmi yang tercatat, belum memperhitungkan warga yang tidak terdata karena tidak mendapatkan akses layanan kesehatan.
Pemerintah telah menganjurkan pendirian posko 24 jam di puskesmas-puskesmas. Namun kenyataannya, posko-posko ini masih tutup saat akhir pekan. Tidak hanya itu, masker yang didistribusikan pemerintah dinilai tidak memenuhi standar kesehatan. “Jadi masyarakat hanya sekadar bermasker, tetapi secara perlindungan sebenarnya tidak tepat,” ucap Sri.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Sri mendorong pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan gratis. Sebagai contoh, puskesmas di berbagai daerah harus berkoordinasi dengan Ketua RW untuk mendata penduduk yang tidak bisa mencapai fasilitas kesehatan agar dapat disusun strategi penanganan yang tepat. Sri juga menganjurkan penyediaan rumah-rumah aman (safe house) yang menyediakan oksigen gratis.
Selain itu, pemerintah diimbau memberikan peringatan mengenai tingginya tingkat pencemaran udara berdasarkan ISPU serta menyampaikan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. “Mengingat dalam satu bulan ini tingkat ISPU sudah sangat berbahaya,” tutup Sri.
Berdasarkan keterangan Manajer Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalimantan Tengah, Agung Sesa, jumlah kasus ISPA akibat karhutla dari Januari hingga Agustus 2026 mencapai 77.727 kasus. Di Palangkaraya sendiri terdapat sekitar 50 titik api, sehingga kondisi pekatnya asap cukup parah.
“Kami WALHI Kalimantan Tengah bersama 11 lembaga dan komunitas merespons hal ini dengan bersolidaritas dan menghimpun teman-teman jaringan melalui pembentukan Koalisi Rakyat Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Koalisi tersebut berhasil menghimpun bantuan, baik dari jaringan organisasi maupun donasi publik. Bantuan berupa masker, vitamin, dan kebutuhan logistik lainnya telah didistribusikan sebanyak 31 kali kepada petugas pemadam kebakaran dan masyarakat luas. Penerima bantuan mencakup 19 desa terdampak yang dapat dijangkau relawan, 7 komunitas, serta 133 warga yang ditampung di dua rumah aman asap.
Agung mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak atas kesehatan masyarakat melalui koordinasi yang solid agar dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Meskipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan sarana dan prasarana rumah aman asap, fasilitas ini dinilai belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seperti anak-anak berkebutuhan khusus.
Selain di wilayah Kalimantan, karhutla saat ini juga melanda wilayah Papua. Berdasarkan keterangan Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki, yang berdomisili di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, daerahnya juga mengalami peningkatan titik api.
Saat ini, terdapat sekitar 7 kecamatan serta 20 hingga 30 kampung yang terdampak kabut asap karhutla. “Tujuh distrik ini sebenarnya berdekatan dengan area konsesi perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut,” jelas Maikel.
Papua belum memiliki bangunan evakuasi atau ruang aman, sehingga masyarakat kebingungan mencari perlindungan dari kabut asap. Kesulitan akses ke fasilitas evakuasi ini terutama dialami oleh Masyarakat Adat Papua yang tinggal di sekitar kawasan konsesi perusahaan yang telah menebangi hutan setempat.
